Peringatan NCW: Dana Haram Diduga Biayai Kerusuhan, Hanifa Sutrisna Desak Aktor Intelektual Dibongkar
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) National Corruption Watch (NCW) mengeluarkan pernyataan resmi terkait maraknya aksi kerusuhan di sejumlah daerah. Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna, menegaskan adanya dugaan aliran dana haram yang dipakai untuk membiayai kerusuhan, termasuk logistik massa dan aksi provokasi.
“Kerusuhan ini bukan semata-mata murni aspirasi rakyat. Kami menduga kuat ada aktor intelektual dan jaringan finansial yang bermain di balik layar. Dana haram itu dipakai untuk menciptakan kekacauan, bahkan sampai menelan korban jiwa di Jakarta, Makassar, dan beberapa daerah lainnya,” ujar Hanifa dalam konferensi pers di Kantor DPP NCW, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Kritik atas Kebijakan Ekonomi
Hanifa menilai kondisi bangsa kian rawan akibat ketidakadilan ekonomi dan kebijakan negara yang belum berpihak kepada rakyat kecil. NCW menyoroti sejumlah persoalan, antara lain pajak yang dibebankan pada UMKM dan pedagang kaki lima, rendahnya upah buruh, minimnya gaji guru honorer, serta perlakuan istimewa bagi perusahaan tambang asing berupa tax holiday.
“Kebijakan ini tidak adil. Rakyat kecil dipaksa menanggung beban, sementara korporasi besar dan asing justru mendapat keistimewaan. Hal ini yang memicu aksi mahasiswa, buruh, pelajar, dan masyarakat sipil,” tegasnya.
Imbauan kepada Aparat dan Pemerintah
Dalam sikap resminya, NCW menyerukan beberapa hal penting:
1. Aparat penegak hukum diminta bersikap humanis dan menindak tegas oknum aparat yang melanggar etika maupun disiplin.
2. Pemerintah segera menghadirkan solusi nyata atas persoalan ekonomi rakyat, termasuk reformasi perpajakan, perlindungan buruh, penyelesaian status guru honorer, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada bangsa.
3. Partai politik dan elit diminta tidak menjadikan penderitaan rakyat sebagai alat konsolidasi politik.
4. Kapolri diminta bertanggung jawab atas eskalasi kerusuhan dan mempertimbangkan untuk mundur secara ksatria demi menjaga marwah institusi.
5. Meminta Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet guna membersihkan pejabat-pejabat yang tidak mendukung pemerintahan Presiden Prabowo secara nyata. Dan meminta pimpinan partai politik melakukan tindakan tegas kepada kadernya yang melakukan pelanggaran etika dan memicu amarah rakyat yang saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja ekonominya.
Hanifa juga menyampaikan rasa duka mendalam atas korban jiwa dalam kerusuhan. “Ini bukti nyata bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi aspirasi rakyat dengan cara kotor,” katanya.
Dukungan Kritis untuk Presiden Prabowo
Meskipun melontarkan kritik keras, NCW menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penerima mandat rakyat.
“Dukungan ini bukan tanpa catatan. Kami percaya Presiden Prabowo mampu membawa bangsa keluar dari situasi sulit. Namun NCW akan terus mengawasi agar kebijakan tetap sesuai konstitusi dan berpihak pada rakyat,” jelas Hanifa.
Seruan Menjaga Persatuan
Menutup konferensi pers, Hanifa menyerukan kepada mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat sipil untuk tetap menjaga persatuan.
“Aspirasi rakyat harus diperjuangkan dengan cara bermartabat, bukan melalui kerusuhan yang dibiayai uang haram. Kita harus menjaga persatuan, sebab setiap gesekan horizontal ditambah ketidakpuasan vertikal mudah dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk kepentingan asing,” pungkasnya. (Team)
